Dilema Hitam dan Putih BPJS Indonesia

0
139

 

Jaminan Kesehatan Nasional, salah satu program pemerintah ini mendadak menjadi sorotan sejak diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 lalu. JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang awalnya bernama Askes dan BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal Jamsostek. Ya, sejak dioperasikan, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak henti menuai pro dan kontra. Terlebih pada BPJS Kesehatan yang mulai dioperasikan pada Januari 2014 tahun lalu, yang dianggap masih harus melakukan pembenahan pelayanan lagi.

Sebagai penyedia layanan umum BPJS Kesehatan dianggap dapat memperbaiki sistem penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan berbagai keunggulannya yaitu Murah, Wajib, No Medical check up, Menjamin Seumur hidup dan No Pre Existing yang tidak ditemukan pada Asuransi kesehatan swasta.

Namun tak ada penyelenggaraan yang sempurna, seperti itulah yang dapat kita katakan sekarang pada badan penyelenggara jaminan yang mulai diresmikan sejak awal tahun 2014 ini. Dari berbagai keunggulan yang ditawarkan, terdapat sisi yang membuka problema lain yang dianggap belum disiapkan antisipasinya. Keluhan terbanyak yaitu tentang antrian berobat yang lama dan panjang yang berdampak pada lambatnya penanganan, cakupan BPJS yang terlalu renggang, Kebijakan dan peraturan, sosialisasi yang minim, komplain yang kurang tanggap hingga dianggap tidak sesuai syariah islam.

Tak ayal sejak kedatangannya  pro dan kontra mengembang dari seluruh kalangan masyarakat, Pejabat, Tenaga medis, Guru dan dari berbagai profesi lain tak luput menyuarakan pendapatnya, termasuk MUI yang digadang gadang mengeluarkan fatwa haram.

Namun Ketua Umum MUI Din Syamsudidin mengklarifikasi bahwa polemik yang mencuat hanya kesalahpahaman. Memang pada acara Forum Ijtima Ulama MUI di Ponpes At-Tauhidiyah di Cikura, Tegal, Jateng pada 8-10 juni lalu MUI memberi rekomendasi bahwa BPJS sekarang tidak sesuai syariah, Namun tidak sampai mengeluarkan fatwa haram seperti yang beredar di masyarakat. Hal ini diklarifikasi oleh Din dengan dimuatnya tulisan di tempo.co, minggu 2 agustus 2015 lalu. MUI hanya memberi pandangan karena BPJS dianggap belum sesuai syariat islam dimana dianggap mengandung gharar atau tipuan, maysir atau untung-untungan dan melahirkan riba.

Setelah beberapa pekan keadaan pro dan kontra yang terus menggema di seantero kalangan. BPJS pun mencanangkan program baru yang sesuai syariat islam sesuai yang direkomendasikan MUI yaitu BPJS syariah. Dimana diharapkan masyarakat akan lebih leluasa memilih dan tidak perlu mengkhawatirkan sesuai syariat atau tidaknya produk ini.

Nah bagaimana pendapat anda tentang BPJS dan pembentukan BPJS syariah yang sedang dicanangkan ini? Persoalan sesuai syariat dan tidaknya apakah masih menjadi dilema anda? Anda tentu dapat menjawabnya sendiri sekarang. Ada bagian terpenting yang saat ini harus lebih kita perhatikan yaitu apapun kebijakan yang akan dikeluarkan, marilah mengawalnya dengan bijak. Tak perlu dilema menjadi hitam atau putih yang akan menimbulkan kesan abu abu yang mengaburkan semuanya. Kita hanya perlu mengawasi, menjalankan, dan mengevaluasinya bersama. Ya, pada akhirnya semuanya bermuara pada keinginan yang melangit, memperbaiki negeri ini, negeri kita tercinta, Indonesia.

Wallahu a’lam bish shawab.

 

sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2187520946

http://infobpjs.net/kelebihan-dan-keuntungan-ikut-program-bpjs-kesehatan/

http://m.tempo.co/read/fokus/2015/08/02/3226/mui-tegaskan-tak-ada-fatwa-bpjs-haram

http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/04/nsjv2d361-bpjs-akhirnya-hadirkan-program-syariah

http://m.detik.com/health/read/2015/03/22/095733/2865854/763/4/ini-4-keluhan-utama-soal-pelayanan-bpjs-menurut-ylki#jdl

penulis : Vira Devi Andria

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here